Selasa, 24 Januari 2017

Akronim


Kementerian dalam Negeri yang lebih nyaman di lidah dan karib di telinga didengar dengan Kemendagri mengeluarkan surat edaran bernomor 100/449/SJ yang berisi tentang instruksi penyeragaman penyebutan nama Presiden Republik Indonesia. Melalui surat resmi yang ditujukan kepada seluruh Sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota tersebut Kementerian dalam Negeri menyatakan bahwa nama resmi Presiden RI dalam acara formal kenegaraan adalah Jokowi.
Sesungguhnya tidak ada yang baru dengan penyebutan nama tersebut. Nama Jokowi sudah sangat karib di telinga rakyat Indonesia bahkan telah mendunia. Dalam pada itu, dengan “Jokowi” pulalah pengusaha mebel yang sekarang menjadi Presiden yang bernama lengkap Joko Widodo itu melenggang mulus dari balaikota ke Istana Negara. Singkatnya, nama Jokowi adalah label politik yang mampu mengisi ruang kosong gejala elitisme birokratis yang menempel pada para politikus dan presdien-presiden pendahulunya.
Kita tahu bahwa salah satu kegemaran masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk dibendung adalah kegemaran dalam membuat akronim. Kegemaran membuat akronim tersebut terjadi di semua lini dan segmen kehidupan. Mulai dari politik, pendidikan, sampai dunia hiburan.
Pertumbuhan akronim dalam waktu yang cepat, bahkan sangat singkat menjadi sedemikain rupa bahkan hampir menyaingi pertumbuhan singkatan yang masih menjadi primadona berbahasa masyarakat Indonesia. Dalam politik kita mengenal caleg (calon legislatif), balon (bakal calon),  pemilu (pemilihan umum) dan juga pilkada (pemilihan kepala daerah).
Dalam pendidikan lidah kita lebih ringan mengucapkan kurtilas daripada mengurainya menjadi kurikulum dua ribu tiga belas. Kita lebih semangat menyebut ristek daripada riset dan teknologi. Sementara itu dalam jagad hiburan telinga kita menjadi saksi lahirnya akronim gotik (goyang itik), jadul (jaman dulu), dan juga dugem (dunia gemerlap).
Berangkat dari kenyataan itulah ada baiknya jika kita menyetujui apa yang pernah dikatakan oleh Ajip Rosidi (2011) bahwa kegemaran membuat akronim sudah menjadi semacam hobi utama masyarakat Indonesia. Ia lebih jauh berpendapat bahwa kegemaran membuat akronim itu kemudian diikuti oleh para jurnalis. Alhasil dengan sekejap akronim-akronim itu mengecambah.
Persoalannya kemudian adalah kebiasaan masyarakat dalam membuat akronim yang sudah mencapai taraf “hobi” tersebut seakan mendapat “legitimasi kultural” dari sang Presiden dengan edaranya tentang penyebutan nama resminya yang diputuskan dengan Jokowi saja, bukan Joko Widodo apalagi Ir. H. Joko Widodo.
Kita sangat menghargai keputusan Presiden. Kita juga sangat meyakini bahwa pemilihan itu tentu didasari atas keinginanya untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat. Ini memang tak lazim, namun itulah keputusannya. Jokowi dalah merek politik sekaligus garansi kesederhanaan yang selama ini telah terbentuk dan mengiringi perjalanan poltik presiden Republik Indoensia ke tujuh ini.  Kita juga setuju dengan Tamam Hasan (2007) bahwa bahasa sesungguhya tidak berhenti pada tataran kata saja. Lebih dari itu, bahasa mengandung pesan. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi besar kemungkinan ingin berpesan bahwa dalam memimpin negeri ini ia akan konsisten dengan blusukan dan kesederhanaan yang menjadi label politiknya. Semoga demikian.
Fariz Alniezar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tentang Saya

Kolumnis lahir di Lamongan, sekolah di Jombang kemudian semi menetap di Jakarta. Menjalani hidup biasa-biasa saja. Karya yang telah diterbitkan: Modin Soimun (2015), Jangan Membonsai Ajaran Islam (2015)

Terbaru

recentposts

Kritik dan Saran

Nama

Email *

Pesan *