Rabu, 29 Maret 2017

Fabelisasi dan Binatangisasi

14.07
         “Koruptor Hari Ini Semakin Menggerogoti Sendi-sendi Negara” demikian bunyi berita utama salah satu radio di Jakarta. Judul itu ditujukan untuk mengomentari pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai kapolri yang belakangan telah ditetapkan sebagai tersangka pemilik rekening gendut dan kemudian hari memantik perseteruan dua instansi penegak hukum KPK dan juga Polri. Persetaruan keduanya kemudian karib kita sebut dengan Cicak vs Buaya.
Jika kita cermat, tentu kita sangat mafhum bahwa ada yang menarik dari fenomena kebahasaan kita akhir-akhir ini. Fenomena tersebut adalah fenomena yang memfabelisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia politik dan kehidupan sehari-hari kita.
Fenomena fabelisasi atau acap disebut juga dengan binatangisasi adalah sebuah fenomena yang menjadikan binatang sebagai lakon atau tokoh utama dalam kehidupan sehari-hari. Dari fenomena ini lahir kemudian istilah-istilah yang kita kenal bahkan sangat populer semisal Cicak vs Buaya, Gurita Cikeas, politik dagang sapi, dan juga politik kambing hitam.
Dalam pada itu, entah mengapa kita selalu menjadikan binatang sebagai bulan-bulanan atau perlambang buruk bagi kehidupan sehari-hari. Tengok saja misalnya tentang koruptor yang melulu dilambangkan dengan tikus. Mengapa tikus? apakah benar ia sebagai perlambang kerakusan? Padahal sesungguhnya kalau kita bicara lebih jernih binatang tidak mengenal lema rakus. Tidak pernah kita melihat binatang yang makan melebihi kadar isi perutnya. Tidak pernah kita menjumpai tikus yang menyimpan serta menimbun bahan makanan melibihi batas sekedar pemenuhan perutnya semata. Ini aneh dan tentu saja keliru, bahkan salah.
Apa yang kita temui hari ini tetang fenomena fabelisasi atau binatangisasi terutama dalam hal politik ini dengan cara mengekspolitasi sisi buruk –lebih tepatnya yang kita sangkakan sebagai sisi buruk—dari binatang sesungguhnya berbalik 180 derajat secara diametral dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita. Mereka memberi penghargaan yang teramat tinggi terhadap binatang-binatang sebagai sesama makhluk Tuhan. Sebagai rasa penghormatan itu, sering kali mereka menyematkan nama-nama binatang sebagi nama seseorang. Zaman perkembangan awal berdirinya kerajaan Majapahit misalnya kita mengenal nama-nama seperti Mahisa Mundarang, Lembu Kepetengan, Mahisa Anabrang, Kebo Kicak, Mahisa Wong Ateleng, Bango Sampar dan lain sebagainya.
Mahisa, Kebo dan juga Bango adalah nama hewan dan nenek moyang kita menyematkannya sebagai rasa penghormatan dan persahabatan terhadap sesama mahkluk Tuhan. Namun sebaliknya kini, yang kita alami, kita tidak saja merendahkan bintang dalam perlakukan sehari-hari namun jauh lebih dalam dari itu kita mengekploitasi keburukan-keburukannya.
Kita kerap mendengar bunyi berita “Koruptor Menggerogoti Uang Negara”. Jika kita cermat sesungguhnya lema menggerogoti ini dalam bawah sadar kita sudah terpatri bahwa lema tersebut identik dengan tikus yang pekerjaannya selalu menggerogoti.

Fenomena fabelisasi dan binatangisasi itu menyisakan sebuah pertanyaan besar bahwa apakah sedemikian hinanya manusia sehingga untuk menyebutnya harus menyematkan label atau sifat-sifat kebinatangan? Kalau memang demikian, maka gagasan kebun koruptor untuk disandingkan dengan kebun binatang mutlak harus direalisasikan secepatnya. Semoga!
Fariz Alniezar

Rabu, 01 Maret 2017

Bidah

14.38

Kamus Besar Bahasa Indonesia V baru saja diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Kita patut bersyukur sebab KBBI V ini menampilkan lema dan sublema baru sebanyak 16.841 serta makna baru sebanyak 17.240. Jumlah yang sangat luar biasa.

Dalam versi cetak, KBBI ini bukan main tebalnya: 2.040 halaman. Jauh lebih banyak dibandingkan dengan KBBI IV yang tebalnya hanya 1.400-an halaman saja. Ini bukti sahih, meminjam tesis Ayatroheadi (2007), bahwa bahasa selalu berbiak. Bahasa tidak jumud dan statis. Ia selalu segar, baru, dan bertambah.

Namun ketebalan, dengan sangat berat hati kita harus berani mengatakan, ia bukanlah jaminan kesahihan. Kesahihan sebuah kamus mula-mula ditentukan oleh kesahihan serta akurasinya dalam mengartikan sebuah kata. Ini yang kerap dan acap alpa dilakukan dalam menyusun kamus. Faktor akurasi mengartikan sebuah kata, nyatanya masih lemah. Termasuk di KBBI V.

Ketidakakurasian dalam mengartikan kata tersebut paling banyak terjadi terutama pada lema-lema yang diserap dari bahasa asing. Untuk lema bidah misalnya, KBBI V mengartikannya sebagai 1. n isl ki kebohongan; dusta 2. n isl pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan Hadis 3. n isl perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam.

Tiga makna tersebut tidak memiliki akurasi yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Menggebuk bidah dengan makna kebohongan dan dusta itu adalah sesuatu yang ceroboh.

Tim penulis KBBI V nampaknya tidak sempat mengecek referensi secara mendalam, utamanya yang menyangkut literatur agama Islam yang berbicara tentang bidah, termasuk menjabarkannya secara definitif. Padahal hal tersebut sangat mudah, asal tidak dikuasai rasa malas saja.

Abdullah Al-Ghimmary (2006) dalam opusnya Itaqanus Shin’ah fi Tahqiqil Ma’nal Bidah mengutip pakar bahasa Raghib Al-Ashfahani mengatakan bahwa yang disebut bidah adalah kreatifitas. Dalam bidang agama, kreatifitas yang dimaksud tentu saja menyasar pada hal-hal yang positif selama tidak bertentangan dengan aturan dan syariat yang sudah dibakukan.

Kaidahnya jelas, bahwa selama kreatifitas tersebut tidak bertabrakan dengan syariat yang ditentukan oleh agama maka diperbolehkan. Sebaliknya, bidah akan dilarang jika ia melanggar rambu-rambu agama.

Membincang lema bidah dalam nomenklatur agama, tentu saja sangat erat kaitannya dua aspek dalam beragama: kutub statis (jãnibus tsãbit) dan kutub dinamis (jãnibul mutaghayyir). Wilayah statis berisi hal-hal prinsip dan pokok dalam beragama. Sementara wilayah dinamis berisi tentang hal-ihwal yang bersifat teknis dan lebih banyak jumlahnya.

Dalam pada itu, wilayah yang boleh dikreatifitasi dalam beragama adalah wilayah-wilayah dinamis bukan wilayah statis. Agama tidak menolerir kreatifitas yang dilakukan untuk “memperbarui” atau “memodifikasi” ajaran-ajaran statisnya.

Ambil contoh misalnya agama Islam mewajibkan pemeluknya untuk menutup aurat. Ini adalah prinsip yang tidak boleh ditawar lagi. Batasan aurat pun diatur, dan itu merupakan bagian prinsip. Namun persoalan teknis dan cara menutup auratnya tidak diatur dan ditentukan oleh Agama. Teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Boleh menggunakan dedaunan, triplek, taplak meja, plastik, dan seterusnya dan sebagainya.

Prinsipnya menutup aurat, pelaksanannya terserah mode yang diikuti. Wilayah bidah dalam contoh di atas soal pakaian adalah wilayah mode dan fesyen, bukan wilayah prinsip menutup aurat. Mode dan fesyen, tentu saja ia dinamis dan berubah sesuai dengan tren dan kecenderungan masyarakat yang selalu berkembang dan dinamis.

Maka meringkus bidah dengan mula-mula mengartikannya sebagai kebohongan dan dusta sebagaimana dilakukan oleh tim penulis KBBI V adalah, meminjam bahasa Pierre Bourdieu (1990), kekerasan lingustik yang fatal akibatnya.

Demikian pula dengan makna kedua dan ketiga: bidah diartikan secara serampangan dan tidak mendasar. Terlebih dalam makna ketiga KBBI V mengartikan dengan menggunakan kalimat perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam.

Kalimat seolah-olah menjadi ajaran Islam tersebut sungguh sangat bias dan tidak mendasar sama sekali dan patut kita pertanyakan dari mana referensi rujukan yang sahih sehingga didapat konklusi seperti itu.

Uniknya, jika diteliti lebih dalam bahwa sesungguhnya tidak ada perubahan secara signifikan terhadap tiga arti lema bidah dari KBBI IV ke KBBI V. Perubahan hanya terjadi pada sebatas urutan makna saja. Uniknya lagi arti kebohongan dan dusta yang dijadikan arti pertama lema bidah di KBBI V, pada KBBI IV menempati urutan nomor tiga. Kita tentunya pantas bertanya mengapa dan atas dasar apa itu dilakukan.

Pada akhirnya, benar kata Seno Gumira Ajidarma (2013) bahwa persoalan bahasa adalah persoalan kuasa. Lalu siapakah yang berkuasa soal bidah?


Fariz Alniezar


Tentang Saya

Kolumnis lahir di Lamongan, sekolah di Jombang kemudian semi menetap di Jakarta. Menjalani hidup biasa-biasa saja. Karya yang telah diterbitkan: Modin Soimun (2015), Jangan Membonsai Ajaran Islam (2015)

Terbaru

recentposts

Kritik dan Saran

Nama

Email *

Pesan *