Senin, 11 Desember 2017

Sarung, Identitas dan Perlawanan




Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat (1936) dalam memoarnya Kenang-Kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat mengisahkan dirinya harus melewati serangkaian prosesi sebelum berangkat belajar di pesantren. Di antaranya, potong rambut, memakai baju putih yang tidak berkerah, dan juga yang paling menyenangkan baginya: mengenakan kain sarung.

Berbekal pakaian tersebut, Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat berangkat ke pesantren di daerah Karundang, Serang. Kejadian itu sekitar tahun 1883, beberapa puluh tahun setelah pemerintah kolonial menerapkan aturan khusus tentang pakaian yang termaktub dalam Regering Regement (RR).
Dalam regulasi busana tersebut diatur kriteria pakaian menurut kelas yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Peraturan kontroversial itu kelak akan menjadi bahan bakar utama riak-riak pemberontakan dengan menjadikan busana sebagai simbol perlawanan. Salah satunya, tentu saja perlawanan kultural dengan menggunakan sarung sebagai tindakan menolak aturan itu.

Betapa pentingnya hal berbusana ini, Thomas Carlyle sebagaimana dikutip Malcolm Barnard (2002) dalam Fashion as Communication menyatakan, pakaian atau busana yang dikenakan seseorang perlambang jiwa paling konkret. Dalam bahasa Umberto Eco, ”I speak through my clothes”. Aku berbicara dengan pakaianku. Pakaian adalah aku, adalah identitasku.

Lebih jauh tindakan berbusana ini, meminjam Stuart Hall (1988) dalam Cultural Studies and Diaspora, merupakan bagian dari proses pembentukan identitas budaya. Identitas budaya bisa dipahami dari dua sudut pandang besar, yakni identitas budaya sebagai sebuah perwujudan identitas (identity as being),dan juga sebagai sebuah proses menjadi identitas (identity as becoming).
Hall tampaknya melihat bahwa harus ada garis demarkasi yang tegas antara kebudayaan yang sudah ”mapan” dengan kebudayaan yang ”sedang berproses” mencari bentuknya. Dua hal tersebut tidak bisa dicampuradukkan. Hall menjelaskan dalam cara pandang pertama di atas identitas budaya yang dimiliki bersama oleh sebuah komunitas, yang berdasar pada watak, bentuk dasar, dan bawaan asli masyarakat tersebut. Ada latar yang sama secara historis.

Pada cara pandang inilah tampaknya pandangan orang Amerika kulit putih menanamkan prasangka identitasnya kepada warga kulit hitamnya. Apabila di negeri ini masyarakat pribumi pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada sarung sebagai busana sehari-hari, jelas itu merupakan reaksi yang ditimbulkan oleh politik kolonialisme yang mencoba membedakan kelas struktur masyarakat dengan cara membeda-bedakan busana. Sebuah reaksi, mengikuti logika Hall, yang kemudian berproses menjadi semacam pembentukan identitas kolektif.

Perlawanan 
Pengamat dunia pesantren Agus Sunyoto (2015) mencatat, pada kurun waktu 1800-sampai sekitar awal abad ke-20, terdapat sekitar 112 perlawanan berbentuk peperangan konvensional terhadap kolonialisme yang dimotori oleh kalangan pesantren. Uniknya, dalam semua usaha perlawanan tersebut, para pejuang pesantren itu menggunakan busana yang sama: sarung.

Di pihak lain, sejarah perlawanan dengan manggunakan sarung juga dilakukan oleh Nahdlatul Ulama (NU). Pada 1927, ketika Muktamar ke-2 NU, para muktamirin yang terdiri dari ulama dan pimpinan pondok pesantren memutuskan bahwa berpakaian menyerupai pakaian penjajah hukumnya adalah haram. Keputusan ini dimaknai oleh banyak kalangan sebagai puncak perlawanan simbolik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap praktik kolonialisme saat itu. Melalui busana.

Memilih sarung sebagai simbol perlawanan juga ditempuh oleh KH Bisri Mustofa. Selain dengan sarung, kiai karismatik dan produktif dari Rembang, Jawa Tengah, tersebut memilih sastra sebagai bentuk perlawanan budaya lainnya terhadap kolonialisme. Satu usaha kultural yang kemudian diikuti oleh putranya, KH Mustafa Bisri, yang penyair juga pelukis.

Di bagian lain negeri ini, di orang Bugis misalnya, sarung menjadi simbol kejantanan dan persatuan. Masyarakat Bugis kuno mengenal tradisi Sigajang Laleng Lipa (duel satu sarung). Ketika ada pertikaian antara dua pihak, jika keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah adalah dengan cara berduel. Duel itu dilakukan di dalam sebuah sarung dengan masing-masing membawa badik (senjata) terbaiknya. Biasanya duel ini menyangkut hal-hal yang paling krusial dalam hidup, seperti harga diri dan kehormatan.

Belakangan, kita menyaksikan beberapa kali Presiden Joko Widodo mengenakan sarung. Merunut pada apa yang dinyatakan Bre Redana (2015) dalam tulisannya, ”Sarung Fantasi”, sesungguhnya kriteria estetik dalam soal busana menjadi tidak seberapa penting jika dibenturkan dengan fakta sosial politik yang bisa dimainkan olehnya. Sebab, orang berpakaian bukan semata karena busana yang hendak dikenakannya bagus atau tidak, melainkan persepsi yang dimainkan dari makna simbolik busana itu.

Jokowi tampaknya ingin mempresentasikan dirinya yang dekat dengan kultur nahdliyin yang identik dengan sarung. Di pihak lain, Jokowi tampaknya ingin melakukan perlawanan atas pembakuan dan pembekuan busana presiden selama ini, yang bergaya Barat, monoton, dan membuat tubuh tak bisa bergerak lincah. Hal yang sama juga dilakukan Presiden keempat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang kebetulan santri pesantren, kiai, juga tentu saja nahdliyin. Karena dua tokoh utama negeri itu, sarung pun kini menjadi identitas nasional, termasuk simbol perlawanan terhadap dominasi kultur global, di soal pakaian khususnya.

Artikel pernah dimuat di Harian Kompas, 11 Desember 2017



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tentang Saya

Kolumnis lahir di Lamongan, sekolah di Jombang kemudian semi menetap di Jakarta. Menjalani hidup biasa-biasa saja. Karya yang telah diterbitkan: Modin Soimun (2015), Jangan Membonsai Ajaran Islam (2015)

Terbaru

recentposts

Kritik dan Saran

Nama

Email *

Pesan *