Sabtu, 30 Juni 2018

Akseptan

10.28

“Di atas landasan ketidaksetujuan dan ketidaksukaan, toleransi sejati dibangun,” demikian Samsudin Berlian metasawurkan posisi epistemik toleransi pada rubrik ini dua pekan lalu. Artinya, toleransi ada karena eksisnya ketidaksukaan dan ketidaksetujuan satu pribadi kepada yang lainnya. Ketidaksukaan dan ketidaksetujuan menjadi prasayarat bagi adanya toleransi. Jika keduanya raib, maka raiblah toleransi.
Toleransi ada karena eksisnya ketidaksukaan dan ketidaksetujuan satu pribadi kepada yang lainnya.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V mengartikan toleran sebagai ‘bersifat dan bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri’. Adapun toleransi berarti ‘sifat atau sikap toleran’.
Pada hemat saya, tampaknya pencapaian kebudayaan leluhur kita pernah lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar toleran. Dalam catatan Ibnu Khordabeh (849 M), seorang sejarawan dan geograf yang hidup pada masa Dinasti Abbsiyah, dalam kitab Al-Masãlik wal Mamãlik antara lain menceritakan dan memaparkan bukti-bukti aktual bahwa keberadaan Majapahit sebagai sebuah dinasti telah eksis jauh sebelum abad ke-13, bukan sebagaimana yang ditulis oleh Raffles dalam The History of Javayang banyak dirujuk selama ini.
Masyarakat Nusantara dilukiskan memiliki kesantunan, keramahan, kejujuran, kosmopolit, terbuka, multikultural, dan bukan saja toleran, namun satu tingkat di atas toleran, yakni menerima orang lain sebagai bagian dari dirinya. Kapal-kapal dagang asing yang singgah di bandar-bandar besar di kawasan Jawa dan Sumatera bisa berinteraksi dengan penuh kehangatan dengan penduduk setempat. Yang menarik adalah sikap penduduk setempat yang memandang mereka “yang asing” dan “datang dari luar” bukan sebagai apa yang ada dan terpisah dengan diri mereka, sebaliknya penduduk setempat—orang-orang Nusantara—memandang mereka yang asing itu sebagai bagian yang ikut serta menyempurnakan dan membentuk kepribadian mereka.
Masyarakat Nusantara dilukiskan memiliki kesantunan, keramahan, kejujuran, kosmopolit, terbuka, multikultural, dan bukan saja toleran, namun satu tingkat di atas toleran, yakni menerima orang lain sebagai bagian dari dirinya.
Pada konteks ini, yang asing tidak didudukkan sebagai yang liyan, the others. Atau, bahkan pada tingkat tertentu yang asing tidak dimaknai sebagai ancaman, justru sebagai bagian yang menyempurnakan. Disebut apakah kemampuan seperti ini? Tentu saja bukan toleran. Toleran memiliki derajat rendah sebab ia harus bersemai atas landasan ketidaksukaan, ketidakcocokan, dan juga ketidaksetujuan. Toleransi, selain mengharuskan adanya prasyarat, juga dibatasi oleh kadar: aku bisa memaklumimu bersikap ini dan itu, tapi sampai kadar tertentu, asal tidak melanggar batas dan hak-hak asasi satu sama lain. Itulah toleran.
Kemampuan menerima apa adanya tanpa prasyarat dan, bahkan, tanpa kadar batasan yang ditengarai Khordabeh dalam konteks ini bisa disebut sebagai akseptan. Apa itu? Kemampuan menerima tanpa parasyarat dan tanpa kadar batas. Aku menerimamu apa adanya, titik.
Akseptan, kemampuan menerima tanpa parasyarat dan tanpa kadar batas.
Entri akseptan sendiri sampai saat ini belum termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sepanjang penelusuran saya, entri ini belum pernah ditulis para pekamus kita. Padahal, entri ini sangat penting, bukan saja sebagai perbendaharaan kata, namun, lebih dari itu, sebagai penanda kemajuan kebudayaan dan luhurnya pencapaian paradaban.
Oxford Dictionary mengartikan accepntace dengan ‘the action of consenting to receive or undertake something offered‘. Kemampuan untuk menerima pihak lain dengan apa adanya tanpa syarat menjadi titik tekan perbedaan antara toleran dan akseptan.

Maka, kita harus bekerja keras terus menggali kemajuan teknologi kebudayaan yang telah dicapai oleh nenek moyang kita. Leluhur kita dulu bisa menerima yang asing sebagai bagian diri kita, sementara kita semakin hari semakin tak memiliki kemampuan menerima dan mendudukkan yang lain dengan kita sebagai bagian dari yang menyempurnakan dan membentuk diri kita, justru yang kita lakukan adalah mempertajam perbedaan dan menggarisbawahi ketidaksamaan. Kita sibuk berdebat mana yang pribumi, mana asing, padahal leluhur kita berabad-abad lalu memberi teladan, mereka yang tak sama dengan kita bukan saja harus ditolerir tapi juga harus diterima sebagai bagian dari anasir yang berguna membentuk identitas kita. Raib ke manakah kemapuan akseptan bangsa kita? Mari hadirkan kembali, bukan saja dalam kamus; juga dalam praktik hidup sehari-hari.
Pernah dimuat di Harian Kompas, 23 Juni 2018

Arus Balik dan Arus Rantau

10.10

Tidak ada catatan pasti, sejak kapan tradisi arus balik muncul. Kemunculannya barangkali selaras dengan kemunculan tradisi pulang ke kampung halaman atau mudik.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, jika mudik adalah lema yang ditujukan untuk makna kembali ke kampung halaman dalam arti pulang ke tempat muasal, maka sejatinya apa yang dimaksud dengan arus balik itu?

Uniknya, jika kita merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V, makna arus balik yang lazim dipergunakan untuk merujuk aktivitas kembali ke kota perantauan tidaklah kita temukan. Alih-alih, KBBI V malah mengartikan arus balik sebagai: arus di bawah permukaan laut yang mengalir berlawanan arah dengan arus di permukaaan (istilah Geografi) dan arus permukaan laut yang berlawanan arahnya dengan arus permukaan tempat sekitarnya.

Pramodya Ananta Toer memberi judul epos dengan tajuk Arus Balik (1995). Arus balik yang dimaksud adalah berbalikarahnya arus dari utara menuju ke selatan. Arus yang dimaksud adalah penjajahan yang bersifat ekspansif dan segenap pirantinya: termasuk ideologi dan kebudayaan.

Begini Pram menulis: “Biar aku ceritai kalian. Dahulu, di zaman kejayaan Majapahit, arus bergerak dari selatan ke utara, dari Nusantara ke Atas Angin. Majapahit adalah kerajaan laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi ini. Kapal-kapalnya, muatannya, manusianya, amal dan perbuatannya, cita-citanya–semua, itulah arus selatan ke utara. Segala-galanya datang dari selatan. Majapahit jatuh. Sekarang orang tak mampu lagi membuat kapal besar. Kapal kita makin lama makin kecil seperti kerajaannya. Karena, ya, kapal besar hanya bisa dibikin oleh kerajaan besar. Kapal kecil dan kerajaan kecil menyebabkan arus tidak bergerak ke utara, sebaliknya, dari utara sekarang ke selatan, karena Atas Angin lebih unggul, membawa segala-galanya ke Jawa, termasuk penghancuran, penindasan dan penipuan. Makin lama kapal-kapal kita akan semakin kecil untuk kemudian tidak mempunyai sama sekali.”



Arus balik adalah “berpulangnya” arus dari utara ke selatan. Jelas, muasal arus sejatinya berasal dari selatan. Maka arus yang asalanya dari selatan bergerak ke utara, namun belakangan arus tersebut kembali atau balik dari utara ke selatan. Itulah arus balik.

Pertanyaan bagaimana dengan makna arus balik yang berkembang belakangan ini? Di sinilah letak keunikannya. Arus balik yang kerap kita dengar hari ini sejatinya memiliki kejanggalan—kalau tidak mau disebut memiliki cacat logika--.

Arus balik digunakan sebagai penanda aktivitas kembalinya manusia urban dari kampung halaman ke tempat kerja mereka (kota). Mereka beringsut meninggalkan kampung halaman untuk beradu nasib di perantauan. Kata Sujiwo Tedjo (2017) mestinya frasa yang tepat digunakan untuk merujuk aktivitas pergerakan manusia urban tersebut adalah arus rantau. Yakni sebuah arus yang mebawa manusia ke perantauan, bukan arus balik.

Frasa arus balik jika digunakan untuk merujuk aktivitas kembali ke kota tempat bekerja, pada gilirannya akan melahirkan sebuah pemahaman bahwa seolah-seolah asal muasal para perantau adalah kota. Padahal yang yang terjadi sebaliknya: asal mereka adalah kampung atau desa. Natijahnya, menamakan aktivitas kembali dari kampung halaman sebagai arus balik merupakan kekeliruan konsep yang sangat mendasar.

Frasa arus balik justru lebih tepat untuk digunakan sebagai penanda aktivitas pulang kampung. Sebab subjek bergerak dari kota tujuan ke kampung halaman ia berasal. Sementara pergi dari kampung halaman untuk mencari nafkah, penghidupan atau apapun saja disebut dengan arus rantau.

Mendadak saya teringat sebuah lagu Koes Plus berjudul “Kembali ke Jakarta”. Dalam sebuah liriknya, Koes bersaduara bersenandung “Ke Jakarta aku kan kembali….”. Lagu ini mengandaikan bahwa muasal subjek adalah dari Jakarta, padahal fenomena urbanisasi itu pergerakan penduduk dari kampung atau desa ke kota. Amboi nian betapa uniknya.

Pernah dimuat di Majalah Tempo Edisi 10-17 Juni 2018.

Senin, 11 Juni 2018

Membakar Rumah Tuhan

21.59

Sebuah tautan berita meyembul dilayar ponsel. Saya membukanya. Kiriman seorang teman. Hulu beritanya berbunyi ‘Anies Baswedan Bantah DKI Gelar Buka Puasa di Monas, Tarawih Saja’. Selang beberapa detik kemudian di bawah tautan itu kawan tadi mengirim pesan singkat. ‘Mari tegakkan kalimat Allah. Islam harus tegak di Bumi Allah’.

Warna kalimat yang bisa membuat biji zakar siapapun akan mangkerut seketika. Ada rasa nyeri di ulu hati. Namun, sekaligus di saat yang bersamaan saya juga kepingin jungkir balik menertawakan logika kawan yang satu ini. Apa pasal? Nanti dulu, saya jelaskan pelan-pelan.

Pasca gerakan dua satu dua, memang kondisi kita menjadi sedemikian tidak karuan. Polarisasi menajam. Kebencian merebak. Kecurigaan membuncah. Akibatnya, kebanyakan kita kehilangan kejernihan melihat persoalan. Karena itu tadi, kebencian dan kecurigaan menjadi alas berpikir. Ini bahaya. Padahal kata Allah “janganlah rasa kebencian terhadap suatu kaum menjadikanmu berbuat tidak adil kepadanya”.

Beberapa saat yang lalu, seminggu setalah film dua satu dua the power of love dirilis, saya melakukan riset mini kepada mahasiswa di kelas saya. Mereka saya tanya dan begini rekaman kronologisnya:

Mula-mula saya menguarkan pertanyaan apakah mereka tahu tentang adanya film tentang fenomena 212? Nyaris semuanya menganggukkan kepala. Apa judulnya? tiga sampai empat dari anggota kelas memberikan jawaban dengan sangat tegas: ‘The Power of Love?” jawab mereka. 

Saya diam, mengambil jeda sambil memasukkan kedua tangan di saku celana jins saya. Lalu kemudian saya melanjutkan pertanyaan, ‘siapa di antara kalian yang memiliki hasrat untuk menontonnya?’ Kali ini semuanya mengacungkan tangan. Mengapa? Jawab mereka karena penasaran.

Secepat kilat saya menimpali "sebaiknya kalian urungkan niat itu. Tidak usah menonton film itu. Lebih baik uangnya belikan buku, atau simpan untuk tabungan umrah, atau masukkan kotal amal masjid. Itu lebih baik," begitu kata saya.
Mereka protes. Meronta. Merengek. Saya biarkan.
Saya menjulurkan pertanyaan lagi. "Menurut kalian apa yang menggerakkan berjuta orang untuk berkumpul di Monas dalam aksi nomor-nomor cantik 411 dan 212 itu?"
Mereka terdiam. Bingung. Saling bertatapan satu sama lainnya. Saya menunggu beberapa saat, masih juga belum ada jawaban.
"Oke. kalau begitu saya kasih pilihan. Mereka berkumpul karena cinta atau karena benci?"
Mereka terbelah. Sebagian bilang karena cinta, sebagain yang lain ngotot karena benci.
Kepada yang menjawab karena cinta saya bertanya "cinta kepada apa atau siapa?" Mereka menjawab kompak pada Al-Quran.
Saya diam. Lalu saya lanjutkan kepada mereka yang menjawab benci. pernyataan yang sama. "benci kepada siapa?" Mereka menjawab "Ahooook"
Kemudian saya bertanya kepada masing-masing kelompok "Apakah bisa rasa cinta terhadap sesuatu itu dibangun di atas kebencian terhadap sesuatu yang lain"
"Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya 212 membangun rasa cinta kapada Al-Quran di atas bangunan megah kebencian kepada Ahok?" jawab seorang mahasiswa.
Saya diam.
"Itu bukan cinta, Pak. Kalau cinta mengapa harus membenci?"
Saya diam. Seisi kelas gaduh dan saya pamit pulang. Kelas berakhir dalam keadaan chaos, namun kami sempat berfoto bersama.

Penting untuk dicatat dan direnungkan jawabannya bersama bahwa ‘apakah bisa rasa cinta terhadap sesuatu itu dibangun di atas kebencian terhadap sesuatu yang lain?’. Ini problem pelik kita. Sikap cinta kita dibangun di atas bangunan megah kebencian teradap sesuatu yang lain. Ini absurd sekali. Pada titik inilah agama masuk sebagai pelecut, pemantik, dan juga peleigitimasi konflik dan polarisasi. Ndak usah mengutip Terry Rey yang secara tajam dalam bukunya Bourdieu On Religion: Imposing Faith and Legitimacy (2014) mengatakan bahwa agama adalah instrumen penting untuk mencegat kebebasan dan memaksakan keyakinan terhadap siapapun yang bersebarangan dengan mayoritas, kita bisa melihat dengan sangat gamblang bahwa agama bisa dijadikan pelumas sekaligus bahan bakar polarisasi dewasa ini.

Kata Ibnu Sina, bulainā biqaumin yadzunnūna annallāha lam yahdi siwāhum. Kita sedang diuji dengan suatu kondisi di mana ada sekawanan manusia yang menyangka bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada selain mereka. Ini cocok sekali dengan kondisi kita saat ini. Termasuk soal yang kita perbincangkan tarawih berjamaah di monas. Gejala menonjolkan kelompok, show of force, unjuk jumlah massa adalah watak jahiliyah yang mulai didaur ulang.

Alasan tarawih di monas adalah untuk menjaga persatuan. Ini logika yang mahaaneh. Persatuan apa? Umat atau kepentingan politik? Tren seperti ini terus terang sangat menghawatirkan, karena alasan yang dibuat-buat, yakni menjaga persatuan maka kelak daftar ritual ibadah yang dilakukan di monas bisa diperpanjang termasuk manasik haji dan juga sunatan masal.

Barangkali di sudut akhirat, di tengah hiruk pikuk rencana Sholat tarawih di Monas, Fredrik Silaban dan Bung Karno menyepi bedua. Keduanya berbicara serius, saling tatap satu sama lain. Air mata jatuh. “Sudah ada gejala umat Islam mulai meninggalkan masjid. Mereka memilih untuk unjuk kuantitas, bukan kualitas. Mungkin ini yang disebut gejala membakar rumah Tuhan,” begitu kata Pak Karno memeluk Silaban.


Tentang Saya

Kolumnis lahir di Lamongan, sekolah di Jombang kemudian semi menetap di Jakarta. Menjalani hidup biasa-biasa saja. Karya yang telah diterbitkan: Modin Soimun (2015), Jangan Membonsai Ajaran Islam (2015)

Terbaru

recentposts

Kritik dan Saran

Nama

Email *

Pesan *